KBRN, Singaraja: Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan bahwa sekitar 95 persen dari belasan juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih belum kompetitif dan cenderung beroperasi dalam kondisi bertahan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemanfaatan Data KUMKM di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (3/9/2024).
Teten menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM yang ada saat ini, terutama usaha mikro, masih beroperasi dengan teknologi yang terbatas dan belum mampu mengakses pembiayaan yang memadai. "UMKM yang existing hari ini, 95 persen adalah mikro yang belum kompetitif, belum berteknologi, dan lain sebagainya. Kita lebih ke survival, lebih ke ekonomi subsisten," ujarnya dikutip dari ANTARA.
Dalam acara yang mengangkat tema "Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia" tersebut, Teten menekankan bahwa banyak UMKM di pasar lokal belum menggunakan teknologi produksi modern dan masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan.
Teten juga mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya, kualitas produk yang rendah, kurangnya akses terhadap teknologi, dan sulitnya mendapatkan pembiayaan menjadi beberapa faktor utama yang menghambat kemajuan UMKM di Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM, terdapat 13.398.605 UMKM di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa sebanyak 6,19 juta UMKM (46,20 persen), disusul Sumatera dengan 3,66 juta UMKM (27,30 persen). Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat 1,08 juta UMKM (8,07 persen), Kalimantan 701.790 UMKM (5,24 persen), Sulawesi 1,56 juta UMKM (11,66 persen), dan Maluku serta Papua sebanyak 206.508 UMKM (1,54 persen).
Meskipun data ini menunjukkan potensi besar UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia, Teten mengakui bahwa data tersebut masih perlu diperbarui secara berkala. "Data ini sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan program pembangunan koperasi dan UMKM yang tepat sasaran, terukur, dan akuntabel," ucapnya menambahkan.
Dalam forum tersebut, Teten meminta kepada lebih dari 600 pegawai yang terdiri dari kepala dinas koperasi dan UKM dari 455 kabupaten/kota serta perwakilan 23 kementerian/lembaga se-Indonesia untuk melakukan pemutakhiran data UMKM. Data ini mencakup informasi mengenai identitas usaha, karakteristik usaha, sumber daya manusia, proses produksi, pemasaran, dan status keuangan.
Pemutakhiran data ini sangat penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang lebih tepat sasaran dan efektif. "Jadi jangan bikin program tanpa berbasis data," kata Teten.
Ia menambahkan bahwa jika UMKM di Indonesia dapat bertumbuh dan meningkatkan daya saing, sektor ini berpotensi menjadi salah satu penyedia utama lapangan kerja berkualitas di masa depan. "Hari ini 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM. Jika tidak ada perubahan kualitas, mana mungkin 20 tahun ke depan ada peningkatan perekonomian per kapita," ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....