Proyek Drainase Berjalan, Komisi II DPRD Buleleng Pastikan PKL Tak Direlokasi

RRI.CO.ID, Singaraja - Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng memastikan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Tasbih dan sekitarnya tidak direlokasi selama pengerjaan proyek penataan kota serta irigasi dan drainase berlangsung.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Komisi II DPRD Buleleng melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek, Selasa, 6 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan para PKL yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD Buleleng melalui surat.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana mengatakan pemantauan dilakukan untuk memediasi sekaligus menyelaraskan pengerjaan infrastruktur daerah dengan keberlangsungan usaha para PKL yang berada di sekitar lokasi proyek.

Menurutnya, hasil koordinasi bersama pihak terkait telah menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, sehingga isu mengenai relokasi tidak perlu menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.

"Berdasarkan koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM) dan Perumda Pasar Argha Nayottama, dipastikan bahwa para pedagang atau PKL di lokasi ini tidak direlokasi. Pengerjaan saluran irigasi akan dilakukan secara bertahap agar aktivitas usaha pedagang tetap berjalan," ujar Wayan Masdana.

Ia juga mengimbau koordinator PKL dan seluruh pedagang agar tetap kooperatif serta mendukung kelancaran pengerjaan proyek penataan tersebut, termasuk terhadap pekerjaan teknis yang dilakukan di lapangan.

Sementara itu, Koordinator PKL I Wayan Pasek bersama para pedagang menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan pembangunan. Para pedagang juga siap bersikap kooperatif terhadap pengerjaan teknis, baik yang menggunakan alat berat maupun dilakukan secara manual.

Komisi II DPRD Buleleng selanjutnya akan terus mengawal dan menjembatani komunikasi antara para pedagang, dinas terkait, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam koordinasi lanjutan dengan pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan kekhawatiran pedagang sekaligus memastikan pembangunan drainase dan penataan kota tetap berjalan secara optimal.