RRI.CO.ID, Negara - Volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Peh, Kabupaten Jembrana, Bali, turun signifikan setelah pemerintah daerah menerapkan pembatasan sampah organik sejak 1 Juli 2026.
Jika pada Mei 2026 jumlah sampah yang dibawa ke TPA Peh masih berkisar 48 hingga 54 ton per hari, angka tersebut meningkat menjadi 50-62 ton per hari pada Juni. Namun, setelah kebijakan pembatasan diberlakukan, volumenya turun hampir separuh menjadi sekitar 28-30 ton per hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Kabupaten Jembrana, I Wayan Putra Mahardika, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
Menurutnya, warga mulai menerapkan berbagai cara untuk menangani sampah organik secara mandiri, termasuk melalui pembuatan teba modern maupun tradisional.
“Pengurangan sampah yang masuk ke TPA, terutama sampah organik, tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang telah berupaya membuat teba modern maupun tradisional, serta berbagai upaya pengelolaan sampah organik lainnya,” ujar Wayan Putra Mahardika yang akrab disapa Puma, Sabtu 29 Agustus 2026.
Meski volume sampah yang masuk TPA Peh berhasil ditekan, Pemkab Jembrana masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah munculnya aktivitas pembakaran sampah secara mandiri serta timbulan sampah di sejumlah lokasi yang minim pengawasan.
DLHPKP Jembrana kini mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Upaya edukasi kepada masyarakat juga akan diperkuat, terutama pada tingkat rumah tangga hingga desa.
“Kami selaku OPD pengampu pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana akan terus berusaha memberikan informasi dan sosialisasi secara masif di hulu, baik pada skala rumah tangga, banjar/lingkungan, hingga tingkat desa,” jelasnya.
Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah terus meningkat sehingga penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Harapannya, tercipta sense of crisis yang sama bahwa sampah harus mendapat perhatian serius dari seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat,” tegas Puma.
Atas dukungan tersebut, DLHPKP Jembrana menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut memilah sampah dan mendukung kebijakan pengurangan sampah yang masuk ke TPA.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah membantu pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan dan penanganan sampah di Kabupaten Jembrana,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....