RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap program pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti perencana dan anggota Focal Point PUG dari seluruh perangkat daerah di Ruang Unit IV Setda Buleleng, Selasa 4 Agustus 2026.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu memberikan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga diarahkan agar seluruh perangkat daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang responsif terhadap isu gender.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan penerapan pengarusutamaan gender harus dimulai sejak proses perencanaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

"Pengarusutamaan gender dapat membuka akses dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Kami berharap seluruh peserta mampu menyusun program dan kegiatan yang berperspektif gender sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD," ujarnya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh materi dari Widyaiswara BKPSDM Provinsi Bali yang juga merupakan Fasilitator PUG Provinsi Bali. Materi difokuskan pada penyusunan dokumen analisis gender sebagai dasar penyusunan program dan penganggaran yang responsif gender di masing-masing perangkat daerah.

Seluruh peserta juga mengikuti praktik penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) sesuai program kerja di instansinya. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Buleleng.

Melalui pelatihan ini, Pemkab Buleleng menargetkan seluruh perangkat daerah mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.