RRI.CO.ID, Singaraja - Komisi IV DPRD Provinsi Bali meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, menyusul belum cairnya bantuan bagi 153 siswa. Persoalan tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Bali bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali di DPRD Bali, Senin 3 Agustus 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan kunjungan lapangan dan menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, PIP merupakan bantuan pemerintah pusat yang ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu sehingga keterlambatan pencairan tidak seharusnya terjadi.

"Kami sudah melakukan cross check dan menemukan persoalan yang harus segera diperbaiki di internal SMA Negeri 2 Banjar, terutama terkait komunikasi, sistem kerja, dan koordinasi. Akibatnya, masalah yang seharusnya tidak terjadi justru merugikan 153 siswa yang berhak menerima dana PIP," ujar I Nyoman Suwirta.

Dari total 153 siswa yang belum menerima bantuan, sebanyak 16 siswa diketahui telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi dapat mencairkan dana PIP tahun anggaran 2025. Nilai bantuan yang seharusnya diterima mencapai sekitar Rp1,8 juta per siswa, dengan total dana yang belum tersalurkan diperkirakan mencapai Rp275 juta.

Komisi IV DPRD Bali meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan administrasi PIP di SMA Negeri 2 Banjar, termasuk memperbaiki sistem pengelolaan aplikasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani program tersebut. Evaluasi juga diarahkan agar tersedia mekanisme peringatan dini sehingga keterlambatan administrasi tidak kembali terjadi.

Selain itu, Komisi IV mengingatkan perubahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dapat memengaruhi status penerima bantuan. Karena itu, seluruh satuan pendidikan di Bali diminta lebih proaktif memantau kelengkapan administrasi serta segera melaporkan setiap kendala agar penyaluran Program Indonesia Pintar tetap tepat sasaran dan tidak merugikan siswa yang berhak menerima bantuan.