RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain memberikan insentif berupa diskon pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga menghadirkan berbagai kemudahan layanan pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Perang wibawa, mengatakan target PAD tahun 2026 sebesar Rp823,4 miliar, dengan kontribusi pajak daerah sekitar Rp450 miliar. Khusus PBB-P2, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp30 miliar. Hingga akhir Juli 2026, realisasi PBB-P2 baru mencapai sekitar Rp8,3 miliar atau hampir 28 persen dari target.

"Sebelumnya izin juga, kami menyampaikan postur PAD kita di tahun 2026 ini terpasang itu di 823,4 miliar. Dari total PAD ini, pajak daerah memberikan kontribusi sekitar 450 miliar. Khusus PBB-P2 targetnya 30 miliar" ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah, I Gusti Putu Sudiana, mengatakan Bapenda telah menerapkan berbagai strategi untuk mendorong pembayaran pajak, di antaranya layanan jemput bola dari rumah ke rumah, pelayanan keliling di pasar tradisional, program Kamis Manis dengan pemberian suvenir bagi pembayar pajak secara daring, hingga pembukaan layanan pada akhir pekan. Selain itu, masyarakat juga mendapat kesempatan mengikuti undian berhadiah, seperti motor listrik, sepeda listrik, kulkas, kompor gas, blender, dan sound system bagi wajib pajak yang melunasi PBB hingga akhir September 2026.

"Inovasi kami adalah membentuk Agen Digital Pajak Daerah. Program ini memanfaatkan lembaga keuangan di tingkat desa agar dapat menerima pembayaran PBB-P2, khususnya di wilayah yang akses ke bank cukup jauh. Respon masyarakat juga sangat baik" katanya.

Bapenda juga memperluas kanal pembayaran melalui mobile banking, ATM, QRIS, Indomaret, BUMDes, hingga agen digital pajak daerah. Berbagai inovasi tersebut dinilai mulai meningkatkan kepatuhan masyarakat. Tercatat hampir 48.734 wajib pajak telah memanfaatkan program diskon PBB, sementara ribuan wajib pajak lainnya mengikuti program penghapusan tunggakan. Pemerintah berharap berbagai kemudahan tersebut mampu mempercepat pencapaian target PAD sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.