RRI.CO.ID, Denpasar – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Bali hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Kinerja tersebut didukung pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil serta peningkatan realisasi belanja negara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Supendi, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Realisasi APBN dan APBD Regional Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 di Denpasar, Jumat 24 Juli 2026.

Menurut Supendi, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 mencapai 5,58 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp82,21 triliun. Neraca perdagangan Bali hingga Juni 2026 juga mencatat surplus sebesar 36,84 juta dolar Amerika Serikat, sementara tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 1,59 persen.

Dari sisi penerimaan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp9,14 triliun atau 35,29 persen dari target, tumbuh 10,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Layanan Umum (BLU) juga meningkat 22,34 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan rumah sakit.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara di Bali mencapai Rp10,61 triliun atau 51 persen dari pagu anggaran, tumbuh 4,32 persen secara tahunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang meningkat 120,07 persen menjadi Rp471,11 miliar.

"Belanja modal tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi madrasah, serta pembangunan gedung laboratorium di Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana," ujar Supendi.

Kinerja APBD Provinsi Bali juga menunjukkan hasil positif. Hingga Juni 2026, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp15,01 triliun atau 44,71 persen dari target, sedangkan belanja daerah mencapai Rp12,94 triliun. Dengan capaian tersebut, APBD Bali mencatat surplus sebesar Rp2,07 triliun.

Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan Kanwil DJPb Bali sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp25,06 miliar melalui 2.093 transaksi, melampaui target semester berjalan. Penyaluran kredit program di Bali juga mencapai Rp6,92 triliun kepada 79.272 debitur atau tumbuh 36,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.