RRI.CO.ID, Negara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menyatakan siap memperjuangkan aspirasi para pengemudi kendaraan logistik terkait berbagai persoalan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Ketapang hingga ke pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan usai audiensi bersama perwakilan sopir yang tergabung dalam Gapira, Gapiber, dan ASLI di Gedung DPRD Jembrana, Senin, 20 Juli 2026.

Tingginya antusiasme peserta membuat pertemuan yang semula dijadwalkan di ruang komisi dipindahkan ke ruang sidang utama. Lebih dari 30 peserta hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai selama ini belum mendapatkan penyelesaian.

Salah satu isu yang menjadi perhatian para pengemudi adalah rencana pengalihan sebagian aktivitas penyeberangan ke Pelabuhan Celukan Bawang. Menurut mereka, kebijakan tersebut dikhawatirkan meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang distribusi logistik.

Selain itu, peserta audiensi juga mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mengganggu kelancaran distribusi barang, hingga memunculkan persoalan sosial di sekitar kawasan pelabuhan.

Perwakilan warga juga menyampaikan perlunya penambahan penerangan jalan di ruas Gilimanuk–Singaraja. Mereka turut menyoroti kebijakan pengalihan kendaraan logistik ke terminal dengan tarif Rp4.000 untuk memperoleh prioritas masuk pelabuhan.

Audiensi dipimpin Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi dan dihadiri perwakilan Polres Jembrana, PT ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyahbandaran, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Golkar, I Kade Joni Asmara Adi Putra, menilai kemacetan yang terjadi secara berulang telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya memengaruhi sektor transportasi, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, kebersihan lingkungan, hingga potensi gangguan keamanan.

Ia mendorong PT ASDP bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengurai antrean kendaraan dan memperbaiki sistem pelayanan di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewa Komang Wiratnadi, menyebut Pelabuhan Gilimanuk sebagai objek vital nasional yang beroperasi selama 24 jam. Karena itu, penyelesaian persoalan dinilai memerlukan keterlibatan pemerintah pusat agar solusi yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry disampaikan bahwa saat ini perusahaan terus melakukan evaluasi dan penataan kawasan pelabuhan, termasuk pengaturan zonasi akses bagi masyarakat serta peningkatan kapasitas dermaga sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang.

Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan para pengemudi akan menjadi bahan perjuangan DPRD. Bahkan, jika diperlukan, pihaknya siap melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi para sopir logistik.

"Ada sinyal dari pemerintah pusat terkait pemilahan kendaraan dengan mengarahkan sebagian aktivitas ke Celukan Bawang untuk mengurangi antrean. Namun kami tetap akan memperjuangkan aspirasi gabungan pengemudi agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan," ujar Sri Sutharmi.