RRI.CO.ID, Denpasar – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali mulai menyusun agenda penguatan organisasi melalui pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) pada Agustus 2026, yang akan dilanjutkan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XIV pada Oktober mendatang. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya wartawan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.

Pelaksanaan agenda tersebut diputuskan dalam rapat pleno Pengurus PWI Provinsi Bali di Sekretariat PWI Bali, Senin 20 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana dan dihadiri jajaran pengurus serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, beserta anggota.

Wakil Ketua Bidang Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Bali, I Nyoman Winata, mengatakan OKK direncanakan berlangsung selama dua hari di Sekretariat PWI Bali. Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal sekaligus syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota muda PWI.

Menurut Winata, peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai sejarah PWI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW), hukum pers, hingga berbagai materi pendukung lainnya.

"OKK bertujuan mencetak wartawan yang profesional, kompeten, dan beretika. Syarat dan ketentuan mengikuti kegiatan akan diberlakukan sesuai ketentuan organisasi," ujarnya.

Setelah OKK, PWI Bali akan menggelar UKW Angkatan XIV pada Oktober 2026. Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali, Arief Wibisono, mengatakan peserta UKW diprioritaskan bagi peserta OKK yang belum pernah mengikuti uji kompetensi.

"Peserta UKW nantinya akan merujuk pada peserta OKK yang belum UKW," kata Arief.

Ia menjelaskan UKW akan dibuka untuk tiga jenjang, yaitu Muda, Madya, dan Utama. Peserta jenjang Muda tidak dipungut biaya, sedangkan jenjang Madya memperoleh subsidi dari PWI sehingga peserta hanya menanggung sebagian biaya. Adapun peserta jenjang Utama mengikuti UKW dengan pembiayaan mandiri.

"UKW akan dilaksanakan selama tiga hari di Gedung PWI Bali," ucapnya.

Selain membahas agenda peningkatan kompetensi wartawan, rapat pleno juga menindaklanjuti kebijakan terbaru dari PWI Pusat mengenai penataan administrasi keanggotaan. Salah satunya melalui pelaksanaan reaktivasi Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 087 Tahun 2026.

Ketua PWI Bali, I Wayan Dira Arsana, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat administrasi dan konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia.

"Perlu kiranya diambil langkah bersama dalam menyikapi Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 087 Tahun 2026 terkait reaktivasi KTA anggota PWI serta pelaksanaan program kerja PWI Bali," katanya.

Dira mengimbau anggota PWI Bali yang masa berlaku KTA-nya telah berakhir agar memanfaatkan program reaktivasi. Menurutnya, penataan administrasi keanggotaan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat organisasi sekaligus mendukung pelaksanaan program kerja PWI Bali ke depan.