RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menuntaskan penanganan jalan rusak di wilayahnya. Hal itu karena panjang jalan rusak di Buleleng mencapai 300 kilometer, sementara kemampuan penanganan setiap tahun hanya berkisar 30 kilometer atau hanya 10 persen.

Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.136 kilometer, sekitar 300 kilometer di antaranya masih memerlukan perbaikan secara bertahap. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan pemerintah daerah telah memetakan kondisi jalan rusak di seluruh kecamatan sebagai dasar penyusunan program penanganan infrastruktur.

"Kalau hitung-hitungan matematis, perlu waktu 10 tahun untuk bisa menuntaskan jalan yang rusak itu. Namun di sisi lain kita juga harus punya strategi dalam percepatan penanganannya," ujar Adiptha, Selasa 23 Juni 2026.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh kerusakan jalan dalam waktu singkat. Karena itu, penanganan difokuskan pada ruas-ruas prioritas yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2026, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan. Beberapa proyek yang telah memasuki tahap kontrak di antaranya ruas jalan Desa Bukti-Tunjung, Desa Tejakula-Bondalem, Desa Tamblang-Bebetin dan sejumlah jalan desa lainnya yang tersebar di sembilan kecamatan.

Selain pembangunan dan peningkatan jalan, Dinas PUPR Perkim juga memperkuat program pemeliharaan melalui pembentukan Satgas Sigap Merah Putih. Tim tersebut bertugas melakukan penanganan cepat terhadap jalan berlubang guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menjaga kondisi jalan tetap fungsional.

"Kuncinya adalah kolaborasi dan pemeliharaan jalan yang cepat. Provinsi dan pusat tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten. Semua harus bergerak bersama untuk mempercepat penanganan infrastruktur di Buleleng," katanya.

Adiptha menambahkan, pemerintah daerah juga terus mencari sumber pendanaan alternatif melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, serta keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ia berharap dukungan berbagai pihak dapat mempercepat penanganan infrastruktur jalan sehingga konektivitas antarwilayah dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih optimal di tengah keterbatasan fiskal daerah.