RRI.CO.ID, Singaraja – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPerkim) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tahun 2026 tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah. Skema kolaborasi lintas sektor menjadi fokus utama untuk mempercepat penanganan berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan infrastruktur.

Kepala Dinas PUPRPerkim Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Eka Putra, S.T., M.M., menyebut pembangunan ke depan harus berbasis kerja bersama antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, hingga sektor swasta. Menurutnya, ketergantungan pada APBD tidak lagi cukup untuk menjawab besarnya tantangan infrastruktur di Buleleng. Ia menilai, keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi harus melibatkan semua pihak,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa potensi dukungan dari CSR perusahaan maupun swadaya masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pembiayaan pembangunan. “Bahkan masyarakat dan pelaku usaha di Buleleng punya peran besar jika dikelola dengan baik,” ucapnya pada Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kebutuhan infrastruktur di Buleleng masih cukup tinggi, terutama pada sektor jalan, irigasi, dan penataan kawasan. Pemerintah daerah telah memetakan sejumlah titik prioritas yang akan ditangani secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Namun demikian, percepatan tetap membutuhkan dukungan tambahan dari berbagai sumber pembiayaan.

Menurutnya, panjang jalan rusak di Buleleng masih mencapai sekitar 300 kilometer dari total lebih dari 1.100 kilometer jalan kabupaten. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat perlunya strategi pendanaan yang lebih luas dan fleksibel. Dengan pola kerja kolaboratif, ia optimistis penanganan bisa lebih cepat dilakukan secara bertahap.

Selain itu, sektor irigasi juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah. PUPRPerkim Buleleng telah menyiapkan puluhan titik penanganan irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan. “Irigasi ini penting untuk memastikan air tetap tersedia bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau,” katanya.

Di sisi lain, penataan kawasan perkotaan juga akan didorong melalui konsep pembangunan berbasis keberlanjutan dan efisiensi anggaran. Sejumlah kawasan strategis seperti pusat kota Singaraja hingga kawasan wisata Lovina akan ditata agar lebih fungsional dan menarik. Pemerintah juga mulai mengintegrasikan konsep efisiensi energi melalui penggunaan lampu tenaga surya di beberapa titik.

Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, PUPRPerkim Buleleng berharap pembangunan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah menilai, sinergi menjadi kunci untuk menjawab tantangan infrastruktur yang semakin kompleks di masa mendatang.