RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mengusulkan penambahan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Usulan tersebut diajukan seiring banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dalam tahun 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, mengatakan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 400 orang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga di sejumlah sektor pelayanan apabila tidak segera diantisipasi. Karena itu, pemerintah daerah telah mengajukan formasi baru kepada pemerintah pusat.

“Usia yang pensiun tahun ini ada sekitar 400 orang. Karena itu kami sudah mengusulkan kembali formasi ASN sebanyak kurang lebih 400 orang untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun. Mudah-mudahan usulan tersebut bisa direalisasikan,” ujarnya Senin 15 Juni 2026.

Menurut Sutjidra, kebutuhan ASN di Kabupaten Buleleng masih cukup tinggi, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kehadiran pegawai baru dibutuhkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, regenerasi ASN juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan birokrasi.

Ia menjelaskan bahwa apabila seluruh usulan formasi yang diajukan dapat disetujui, maka kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Buleleng akan lebih tercukupi. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memahami bahwa jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan usulan yang diajukan.

“Kalau pegawai yang pensiun bisa digantikan melalui formasi yang kami usulkan, tentu kebutuhan ASN akan lebih mencukupi. Tetapi biasanya tidak semua usulan disetujui. Kadang yang diajukan lebih banyak, namun yang diterima hanya sebagian saja,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng pun menyiapkan berbagai argumentasi dan data pendukung untuk memperkuat usulan tersebut. Salah satu pertimbangan utama adalah kebutuhan tenaga pada bidang pendidikan yang hingga kini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kekurangan guru dinilai menjadi persoalan yang harus segera diatasi agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.

“Kami akan terus memperjuangkan usulan ini dengan alasan yang kuat karena kebutuhan ASN di Kabupaten Buleleng memang cukup mendesak. Terutama untuk tenaga guru yang jumlah kebutuhannya masih sangat besar dan menjadi prioritas kami,” ucapnya.

Selain sektor pendidikan, penambahan ASN juga diharapkan dapat memperkuat berbagai layanan pemerintahan lainnya. Pemerintah daerah menilai keberadaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai, berbagai program pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemkab Buleleng kini menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait usulan formasi tersebut. Apabila disetujui, rekrutmen ASN baru akan menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan jumlah pegawai di tengah tingginya angka pensiun tahun ini. Pemerintah daerah berharap kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas dapat segera terpenuhi demi mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.