RRI.CO.ID, Singaraja - Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Dicky Darmawan, S.H., M.H., menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas di seluruh bidang saat memimpin Apel Kerja Pagi di lingkungan Kejaksaan Negeri Buleleng, Senin 15 Juni 2026. Apel tersebut diikuti para kepala seksi, Kepala Subbagian Pembinaan, pejabat eselon V, jaksa fungsional, pegawai, PPNPN, hingga mahasiswa Praktik Kerja Kuliah Hukum (PKKH) Universitas Pendidikan Ganesha.

Apel kerja pagi itu menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi internal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Sejumlah arahan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng kepada masing-masing bidang agar pelaksanaan tugas berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam amanatnya, Dicky Darmawan menegaskan bahwa setiap bidang harus melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal guna mendukung tercapainya target kinerja institusi. Menurutnya, optimalisasi kinerja seluruh bidang menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

"Setiap bidang agar melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan kewenangan masing-masing guna mendukung tercapainya target kinerja organisasi," ujarnya.

Kepada Bidang Intelijen, Kajari Buleleng menginstruksikan agar segera mengoptimalkan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di lapangan pascalibur Hari Raya Galungan dan Kuningan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan Laporan Informasi Harian (Lapinhar) serta meningkatkan kualitas Laporan Informasi Khusus (Lapinsus) melalui identifikasi dan klasifikasi informasi secara tepat.

Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) diminta untuk segera menyelesaikan proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II yang telah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, proses penanganan perkara dapat berlangsung secara efektif dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kajari Buleleng mengarahkan agar segera menindaklanjuti penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus memberikan pendampingan hukum terhadap persoalan administrasi agar potensi kerugian keuangan negara dapat diminimalisasi, katanya.

Di sisi lain, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) diminta mempercepat penyelesaian produk penyidikan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan objektivitas. Seluruh proses penyidikan juga harus berpedoman pada fakta hukum dan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kepada Bidang Pembinaan, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng menginstruksikan agar segera melengkapi serta memperbarui data pada aplikasi Mysimkari. Pembaruan data tersebut diperlukan untuk mendukung tertib administrasi kepegawaian dan pelaporan yang akurat serta akuntabel.

Pada kesempatan yang sama, Kajari Buleleng juga memberikan penghargaan kepada bidang dan pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik. Pemberian apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran agar terus meningkatkan profesionalisme dan semangat kerja dalam menjalankan tugas.

Adapun penghargaan Bidang Favorite I diberikan kepada Bidang Tindak Pidana Umum, disusul Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Bidang Favorite II, serta Bidang Tindak Pidana Khusus sebagai Bidang Favorite III. Sementara penghargaan Jaksa Favorite diraih I Gede Putu Astawa, S.H., Staff Tata Usaha Favorite diberikan kepada Gede Karyawan, dan Outsourcing Favorite diraih Yuyun.

Melalui arahan dan pemberian penghargaan tersebut, Kejaksaan Negeri Buleleng berharap seluruh jajaran semakin termotivasi untuk meningkatkan disiplin, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penguatan kinerja internal tersebut juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, humanis, dan akuntabel dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik.