RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti sejumlah perangkat daerah sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem pengadaan elektronik yang semakin terintegrasi.

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis Pemkab Buleleng dalam menyesuaikan sistem pengadaan dengan perkembangan digitalisasi layanan pemerintahan. Selain mempercepat proses administrasi, sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan dalam penggunaan anggaran daerah.

Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam mendukung pengadaan berbasis elektronik.

“Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan KKI menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa. Sistem pembayaran non tunai tersebut dinilai mampu mempercepat proses administrasi keuangan sekaligus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Melalui sistem yang terintegrasi secara digital, proses transaksi pengadaan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga dinilai dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memperkuat implementasi program tersebut, Pemkab Buleleng juga menjalin sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem pengadaan digital yang lebih optimal sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk terlibat dalam belanja pemerintah.

Dengan penerapan KKI dan E-Katalog Versi 6, Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sistem pengadaan yang lebih modern dan terintegrasi. Kebijakan ini juga diharapkan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pelibatan pelaku usaha lokal.