Bupati Jembrana Lantik Pejabat dan 15 PNS, Tekankan Profesionalisme

RRI.CO.ID, Negara- Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus mengambil sumpah 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2024 di Aula Lantai II Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Sekda Jembrana I Made Budiasa, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.

Dewa Gede Ary Candra Wisnawa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman kini dipercaya menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.

Selain prosesi pelantikan pejabat tinggi pratama, sebanyak 15 CPNS formasi tahun 2024 juga resmi diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PNS.

Bupati Kembang Hartawan menegaskan, perubahan status dari CPNS menjadi PNS harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, status baru tersebut bukan hanya sekadar formalitas administrasi, melainkan awal pengabdian yang lebih besar sebagai aparatur negara.

“Menjadi PNS berarti siap menjalankan tanggung jawab penuh untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada para ASN muda agar tetap menjaga sikap dan etika, termasuk dalam penggunaan media sosial. Bupati Kembang meminta ASN tidak bersikap eksklusif setelah resmi menyandang status PNS. Ia mendorong para pegawai muda aktif menunjukkan kinerja positif melalui media sosial dengan tetap mengedepankan bahasa yang santun.

“ASN harus tetap membaur di tengah masyarakat dan menjadi contoh yang baik. Gunakan media sosial untuk menunjukkan kerja nyata, namun tetap menjaga etika komunikasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kembang turut menyinggung kondisi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Jembrana. Tahun ini tercatat sebanyak 158 pegawai memasuki masa pensiun, termasuk 59 tenaga guru. Karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan penambahan formasi ASN pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih kekurangan tenaga.

Ia menyebut kebutuhan guru untuk tingkat SD dan SMP saat ini mencapai 252 orang. Setelah sektor pendidikan, pemenuhan tenaga kesehatan juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Sementara untuk OPD lain kemungkinan hanya mendapat formasi terbatas yang benar-benar sesuai kebutuhan dan mendukung program pemerintah daerah,” pungkas Bupati.