RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan akurasi data penerima, transparansi penyaluran, serta efisiensi layanan publik. Langkah ini diambil sebagai upaya mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran yang masih ditemukan di lapangan.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mengatakan digitalisasi menjadi strategi penting dalam membenahi sistem perlindungan sosial. Menurutnya, sistem berbasis data terintegrasi akan mampu memperbaiki validasi data sekaligus memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

“Digitalisasi menjadi langkah strategis untuk membenahi sistem bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran,” ujarnya, Kamis 30 April 2026.

Ia menegaskan, penerapan sistem digital juga akan memperkuat akuntabilitas program pemerintah daerah serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan penyaluran bansos dilakukan berdasarkan pengelompokan desil ekonomi masyarakat.

Desil satu dan dua merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama penerima bansos reguler. Sedangkan desil tiga masuk kategori hampir miskin dan menjadi sasaran program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kelompok desil empat dan lima tergolong rentan miskin dan dapat menerima bantuan dalam kondisi tertentu. Sementara desil enam hingga sepuluh umumnya tidak menjadi prioritas, kecuali ditemukan kondisi kemiskinan faktual di lapangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, proses pendaftaran dan pemutakhiran data dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan ini menjadi wadah pendampingan bagi keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan ekonomi keluarga.

Pendamping Program Keluarga Harapan di tingkat desa dan kelurahan juga berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan validitas data serta mengawal implementasi digitalisasi bansos secara langsung di masyarakat.