RRI.CO.ID, Simngaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengimplementasikan program pilotting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Buleleng Command Center (BCC), Kamis 30 April 2026. Program ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data dan teknologi.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan strategi penting untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses distribusi bantuan. Pemerintah daerah pun memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pilotting ini sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh.

Menurutnya, selama ini penyaluran bansos masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi validasi data penerima hingga potensi ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini mendorong perlunya sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

“Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Supriatna menekankan bahwa keberhasilan program digitalisasi bansos sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak. Peran agen perlindungan sosial di lapangan dinilai sangat vital sebagai ujung tombak pelaksanaan. Komitmen bersama menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Buleleng yang juga Sekretaris Tim Pelaksana Pilotting, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa sasaran digitalisasi bansos mencakup keluarga pada desil 1 hingga 5. Namun demikian, keluarga miskin yang secara faktual berada pada desil 6 hingga 10 tetap menjadi perhatian untuk didaftarkan. Pendekatan ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari intervensi bantuan.

Ia merinci bahwa desil 1 dan 2 merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama dalam penerimaan bansos reguler. Desil 3 yang masuk kategori hampir miskin diprioritaskan dalam program seperti PKH dan BPNT. Sementara desil 4 dan 5 masih memiliki peluang mendapatkan bantuan dalam kondisi tertentu, sedangkan desil 6 hingga 10 umumnya tidak menjadi prioritas utama.

Strategi pendaftaran penerima manfaat dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang difasilitasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa dan kelurahan. Melalui pendekatan ini, diharapkan data yang dihimpun lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng optimistis bahwa digitalisasi bansos akan membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan sosial. Dengan dukungan teknologi, proses pendataan hingga penyaluran bantuan diharapkan semakin cepat, tepat, dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.