RRI.CO.ID, Negara - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jembrana melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan berlangsung di Kantor Bawaslu Jembrana, Rabu 29 April 2026.
Kesepakatan ini difokuskan untuk memperkuat kolaborasi dalam publikasi serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Ketua Bawaslu Jembrana, I Made Widiastra, mengatakan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan sekaligus evaluasi dari sinergi yang telah terjalin sebelumnya. Ia menegaskan, kolaborasi ini diarahkan agar saling memberikan dukungan tanpa menambah beban masing-masing pihak.
Menurutnya, penguatan kemitraan menjadi penting di masa jeda tahapan pemilu dan pilkada. Saat ini, jajaran pengawas ad hoc seperti Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara tengah tidak aktif.
Untuk itu, Bawaslu juga memperluas jangkauan pengawasan partisipatif dengan menggandeng berbagai elemen, termasuk kalangan pelajar dan organisasi kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jembrana.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Jembrana, I Made Cipta Wahyudi, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Ia menilai tantangan penyebaran informasi di era digital semakin kompleks dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
Diskominfo, lanjutnya, akan memfasilitasi publikasi kegiatan Bawaslu melalui berbagai kanal resmi pemerintah daerah. Dukungan tersebut mencakup siaran radio, pemanfaatan videotron, hingga optimalisasi media sosial milik Pemkab Jembrana.
Meski demikian, ia juga mengingatkan adanya keterbatasan ruang gerak akibat kebijakan fiskal yang tengah diterapkan. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang tetap sejalan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
Kedua pihak sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama yang telah dibangun. Bawaslu berharap kesepakatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diwujudkan dalam program nyata yang berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....