RRI.CO.ID, Negara - DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, Senin 27 April 2026. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025.

Wakil Ketua II DPRD Jembrana, I Wayan Wardana, dalam sambutannya mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang 2025 yang dinilai mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, kinerja keuangan daerah tergolong efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari realisasi pendapatan yang melampaui target serta pengeluaran yang terkendali, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang positif.

Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis. Di antaranya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meskipun meningkat secara umum, namun mengalami penurunan pada beberapa sektor seperti PBBP2, BPHTB, dan pendapatan BLUD. DPRD mendorong pembaruan data wajib pajak secara menyeluruh guna menjaga kualitas pelayanan publik.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi melalui penyediaan sistem informasi penerimaan PAD secara real-time yang dapat diakses untuk fungsi pengawasan.

Sorotan lain diarahkan pada kondisi keuangan RSU Negara. DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari SiLPA 2025 untuk menyelesaikan kewajiban rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan dapat kembali optimal. Penguatan puskesmas juga didorong sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan apresiasi atas masukan yang dinilai konstruktif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD akan dijadikan acuan utama dalam perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.

“Rekomendasi ini akan menjadi kompas dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Seluruh catatan harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan evaluasi internal dan menyusun langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menambahkan, sejumlah isu prioritas seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga penanganan sampah akan menjadi fokus pembenahan.

Di sisi lain, optimalisasi PAD akan terus dilakukan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah serta menekan potensi kebocoran, tanpa menambah beban masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk terus menjaga sinergi, demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Jembrana.