Keterbatasan Pascapanen, Buleleng Ajukan Bantuan Mesin Penggiling Padi ke Pusat

  • 18 Apr 2026 07:20 WIB
  •  Singaraja

RRI.CO.ID, Singaraja - Keterbatasan sarana pascapanen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau Rice Milling Unit (RMU) berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Distankan) Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali bahkan hingga Jawa. Namun, keterbatasan sarana pascapanen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri.

“Produksi gabah kita sebenarnya berlebih, tetapi tidak bisa bertahan lama karena keterbatasan fasilitas seperti lantai jemur dan RMU berkapasitas besar,” ujarnya.

Saat ini, RMU yang tersedia di Buleleng tersebar di setiap kecamatan, namun mayoritas memiliki kapasitas kecil, sekitar dua ton per hari. Kondisi ini menyebabkan banyak gabah petani tidak tertampung secara maksimal dan berpotensi keluar dari daerah.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembangunan dua unit RMU berkapasitas 20 ton per hari, masing-masing di wilayah barat dan timur Buleleng. Lokasi yang disiapkan antara lain di Kecamatan Gerokgak serta kawasan timur seperti Bungkulan atau sekitarnya.

“Dengan RMU berkapasitas besar, gabah petani bisa kita tampung dan kelola di Buleleng sehingga tidak perlu keluar daerah,” ucapnya.

Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan, ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.

Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar mencapai sekitar Rp15 miliar per unit.

Melandrat menegaskan, pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan.

“Yang terpenting adalah kapasitasnya memadai agar mampu menampung gabah petani dan mendukung ketahanan pangan daerah,” katanya.

Melalui upaya ini, pihaknya berharap hilirisasi sektor pertanian dapat berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....