RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat reformasi birokrasi dengan mendorong tiga satuan kerja unggulan menuju Zona Integritas (ZI) dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026. Ketiga unit tersebut yakni BKPSDM, SMP Negeri 4 Singaraja, dan Puskesmas Buleleng 3.
Penguatan komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tim Zona Integritas yang digelar di ruang rapat Setda Buleleng, Senin 13 April 2026. Rakor dipimpin Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, I Gusti Putu Ngurah Mastika.
Dalam rakor tersebut, tidak hanya menetapkan unit prioritas, tetapi juga dilakukan evaluasi hasil pembangunan ZI tahun 2025 secara menyeluruh. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, I Gusti Putu Ngurah Mastika mengatakan evaluasi ini menjadi dasar perbaikan agar pembangunan ZI ke depan lebih terukur dan memberikan dampak nyata.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif, melainkan transformasi nyata dari cara kerja, pola pikir, hingga kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Buleleng telah membentuk Tim Zona Integritas yang akan mengawal seluruh proses pembangunan ZI. Tim ini bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan setiap unit berjalan sesuai target menuju WBK.
Sejumlah strategi juga disiapkan untuk mempercepat capaian tersebut, mulai dari penguatan komitmen organisasi, peningkatan kualitas layanan publik, hingga mendorong inovasi program yang langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, komunikasi publik juga dioptimalkan agar lebih terbuka dan adaptif.
Pembangunan ZI turut difokuskan pada sektor pelayanan strategis seperti rumah sakit umum daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan terpadu satu pintu, sektor pendidikan, serta ketenagakerjaan. Sektor-sektor ini dinilai memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemkab Buleleng menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Upaya ini tidak hanya menargetkan predikat WBK, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Lebih dari sekadar target WBK, ini adalah komitmen menghadirkan pemerintahan yang benar-benar dipercaya masyarakat,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....