RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui pembahasan rencana aksi tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Rapat pembahasan digelar di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Jumat 10 April 2026, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Inspektorat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng.

Kegiatan diawali dengan pemaparan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng terkait capaian strategis SPI, mulai dari nilai indeks integritas tahun 2025, tren pencapaian periode 2021–2025, hingga tingkat partisipasi responden.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, menyampaikan bahwa capaian SPI saat ini sudah tergolong baik secara nasional, namun masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

“Nilai rerata indeks integritas Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tergolong baik, namun tetap perlu peningkatan. Seluruh OPD harus terus berbenah untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, menekankan pentingnya transparansi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

“Transparansi harus menjadi pedoman utama, terlebih saat ini sistem pemeriksaan sudah berbasis e-audit sehingga seluruh proses dapat ditelusuri secara digital,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya pada satu sektor tertentu.

Selain itu, penguatan pengendalian internal menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi OPD yang memiliki unit kerja hingga tingkat bawah agar setiap proses berjalan sesuai aturan.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.