RRI.CO.ID, Singaraja — Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan sampah dengan melakukan transformasi sistem pengelolaan berbasis sumber. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala yang mengalami over kapasitas.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menegaskan bahwa mulai 1 Mei 2026, TPA Bengkala hanya akan menerima sampah residu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi beban TPA sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

“Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan persoalan ini,” katanya saat sosialisasi yang digelar secara luring dan daring di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati, Jumat 10 April.

Menurutnya, persoalan sampah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan Presiden menargetkan penanganan sampah dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan perubahan sistem, termasuk menghentikan pola open dumping di TPA Bengkala yang ditargetkan berakhir pada Juli 2026.

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah hingga kepala desa. Para pimpinan wilayah diminta menjadi contoh dalam penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), baik di lingkungan rumah tangga maupun perkantoran.

Selain itu, sistem pengangkutan sampah juga akan disesuaikan berdasarkan jenisnya. Sampah organik akan diangkut pada tanggal ganjil, sementara sampah non-organik pada tanggal genap. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan sampah yang masuk ke TPA sudah dalam kondisi terpilah.

Bupati Sutjidra berharap adanya dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar transformasi ini berjalan optimal. “Harapannya ke depan sampah tidak lagi menjadi masalah, melainkan dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat,” ujarnya.