RRI.CO.ID, Singaraja - Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Namun, dalam implementasinya di lapangan, program ini dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dievaluasi.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Made Sedana, menyampaikan bahwa MBG merupakan ide besar pemerintah yang patut diapresiasi. Program ini dinilai strategis karena menyasar peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam pemenuhan gizi.

“Ini program yang sangat baik dan harus didukung. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat perbedaan antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, program MBG di Buleleng belum menjangkau seluruh siswa, khususnya di wilayah pelosok. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas dapur produksi yang menjadi penunjang distribusi makanan.

Selain itu, Dewan Pendidikan juga menyoroti belum adanya pemetaan yang jelas terkait sasaran penerima manfaat. Menurutnya, program MBG seharusnya diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan.

“Jika tidak tepat sasaran, maka program ini berpotensi menjadi tidak efektif dan mubazir,” katanya.

Dari sisi pengawasan, Dewan Pendidikan mengaku belum dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas, kuantitas, hingga distribusi makanan berjalan optimal.

Tak hanya itu, aspek lain yang menjadi perhatian adalah potensi berkurangnya waktu belajar siswa akibat proses distribusi makanan di sekolah. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.

Dewan Pendidikan juga mencatat adanya makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa, yang diduga dipengaruhi oleh faktor selera maupun kualitas penyajian.

Untuk itu, pihaknya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk membuka ruang diskusi lintas sektor agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan efektif.

“Program ini harus tetap berjalan, tetapi perlu reformasi dalam desain dan implementasinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ucapnya.