RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Penunjukan ini menjadi langkah awal penerapan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan dan terintegrasi.

Program ini mulai dijalankan di tingkat daerah dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah menegaskan bahwa implementasi tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi sudah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menyampaikan bahwa kesiapan daerah telah dilakukan lebih awal. Hal ini ditandai dengan pembentukan tim pelaksana dan kegiatan sosialisasi yang sudah berjalan.

“Walaupun rapat terbuka baru dilaksanakan hari ini, sebenarnya tim di Buleleng sudah bergerak lebih dulu. Ini bentuk komitmen kita mendukung program pusat,” ujarnya saat rapat koordinasi di Ruang Rapat Gedung Unit IV, Rabu, 1 April 2026.

Ia menjelaskan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan selama ini. Sistem yang digunakan berbasis aplikasi dan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung.

“Dengan sistem ini, semuanya menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa langsung mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan, tanpa harus melalui proses yang berbelit,” jelasnya.

Selain meningkatkan transparansi, sistem ini juga diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan sasaran. Digitalisasi juga dinilai dapat menekan praktik perantara yang kerap menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah akan membentuk agen sosial di setiap desa. Agen ini bertugas membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi serta memahami mekanisme program bansos digital.

Setiap agen akan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan jumlah sekitar 267 ribu kepala keluarga di Buleleng, peran desa menjadi penting dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sistem ini juga terintegrasi dengan data kependudukan, aset, dan perbankan. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat validasi data sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.

Pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam program ini. “Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ajaknya.

Melalui langkah ini, Buleleng diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan digitalisasi bansos. Sistem yang lebih terbuka dan terukur menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial.