RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) bergerak cepat menangani dampak banjir bandang yang melanda Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak pascabencana.

Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan pihaknya langsung melakukan atensi terhadap warga yang terdampak banjir bandang, khususnya di Desa Banjar yang menjadi lokasi utama bencana.

Ia menjelaskan sebanyak 279 kepala keluarga (KK) di Desa Banjar telah menerima bantuan kebutuhan dasar berupa paket sembako, family kit, pakaian, terpal hingga selimut.

“Dinas Sosial hadir untuk penanganan pascabencana di Kabupaten Buleleng. Di Desa Banjar sendiri ada 279 kepala keluarga yang sudah kami atensi dengan bantuan kebutuhan dasar,” ujarnya.

Selain Desa Banjar, bantuan juga disalurkan kepada warga di desa-desa lain yang berada di sepanjang aliran Tukad Mendaum seperti Kalianget dan Bestala. Bantuan juga diberikan kepada warga di Banjarasem dan Pengastulan yang kehilangan perahu akibat terseret banjir.

Secara keseluruhan, tercatat hampir 500 kepala keluarga di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Kariaman Putra menambahkan pihaknya terus memantau perkembangan kebutuhan warga di lapangan. Saat ini sejumlah kebutuhan mendesak yang masih diperlukan warga antara lain kompor gas, tabung gas, kasur, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Menurutnya, banyak warga kehilangan hampir seluruh harta bendanya akibat banjir sehingga membutuhkan bantuan untuk dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

“Sebagian warga bahkan hanya memiliki pakaian yang melekat di badan. Karena itu kebutuhan dasar seperti pakaian dan perlengkapan rumah tangga menjadi prioritas yang kami bantu,” ucapnya.

Sementara itu, terkait kerusakan rumah warga akibat banjir bandang, proses pendataan masih dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng bersama instansi terkait.

Pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan rehabilitasi dan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, hingga rusak berat agar masyarakat dapat kembali tinggal dengan aman.