RRI.CO.ID, Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali mendorong kolaborasi lintas institusi untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tematik tahun 2027.

Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kejadian bencana hidrometeorologi di Bali. Data BPBD mencatat pada Januari 2026 terjadi 495 kejadian bencana, didominasi pohon tumbang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Perubahan iklim telah menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat dampaknya yang semakin terlihat, menjadi isu lingkungan yang interseksional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali melalui dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), mengupayakan langkah strategis melalui kegiatan “Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tematik Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Bali Tahun 2027”. Penyusunan Renja ini mengacu pada mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan selaras dengan kebijakan RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan ketahanan iklim dan kebencanaan bagi prasyarat transformasi ekonomi.

Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Bali, Della Ema Nurdiana, mengatakan dalam satu dekade terakhir tren bencana hidrometeorologi lebih dominan dibanding bencana geologis. Pada 2025, lebih dari 90 persen kejadian bencana di Bali merupakan bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, BMKG mencatat curah hujan ekstrem hingga 216,9 mm per hari masih terjadi hingga akhir Februari 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang memperkuat pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan upaya mitigasi harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Perubahan iklim memang ekstrem, namun dalam perencanaan harus kita mitigasi. Seluruh perangkat daerah harus berperan,” ujarnya.

Lokakarya penyusunan Renja yang berlangsung 11–13 Maret 2026 tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan mengintegrasikan agenda ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam prioritas pembangunan daerah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor di Bali.