RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelontorkan anggaran sebesar Rp14,1 miliar untuk penataan kawasan wisata Lovina. Penataan ini ditandai dengan peletakan batu pertama di kawasan Pantai Tasik Madu, Lovina, Selasa 3 Maret 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pariwisata Bali Utara, mengingat Lovina merupakan salah satu ikon wisata di Kabupaten Buleleng yang dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan penataan kawasan Lovina difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur guna menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan nyaman bagi pengunjung.

“Kami ingin wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas saat berkunjung ke Lovina,” ujarnya.

Penataan infrastruktur tersebut meliputi perbaikan dan peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, penataan jalur pedestrian, pembenahan fasilitas umum, penataan kawasan pantai, hingga peningkatan sistem penerangan dan kebersihan lingkungan.

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan serta pelestarian kearifan lokal dalam proses penataan kawasan wisata tersebut.

Sutjidra menambahkan pemerintah juga melibatkan masyarakat serta pelaku usaha pariwisata agar penataan kawasan Lovina berjalan selaras dengan karakter lokal sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Melalui penataan infrastruktur yang terencana dan bertahap, kami berharap kawasan Lovina semakin kompetitif dan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bali Utara,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, mengatakan proyek penataan kawasan Lovina telah melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar Rp14,1 miliar.

“Kita berkontrak dengan anggaran Rp14,1 miliar. Proses tender sudah dilaksanakan dan pekerjaan ini dipimpin tenaga inti lokal yang kinerjanya sudah kami cek dengan baik,” katanya.

Untuk memastikan transparansi dan kualitas pembangunan, pemerintah daerah juga menggandeng sejumlah pihak dalam proses pengawasan, di antaranya Kejaksaan, Kepolisian Buleleng, serta Inspektorat daerah.