RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng akan melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Langkah ini dilakukan menyusul polemik yang muncul setelah pemerintah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerima bantuan.

Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan dalam sepuluh desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Prioritas penerima program kesejahteraan sosial berada pada kelompok desil satu hingga lima yang dinilai paling membutuhkan.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan perubahan sistem pendataan tersebut sempat menimbulkan persoalan di masyarakat sehingga diperlukan verifikasi dan validasi ulang agar data yang digunakan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

“Untuk itu sesuai dengan rapat koordinasi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, kita akan melaksanakan verifikasi dan validasi data agar mendapatkan data yang benar-benar riil,” ujarnya.

Proses verifikasi dan validasi akan melibatkan pemerintah kecamatan, desa, hingga berbagai pemangku kepentingan di wilayah. Pemerintah daerah juga akan menerjunkan sekitar 2.700 relawan untuk membantu melakukan pengecekan data langsung di masyarakat.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan menurunkan sekitar 700 relawan mulai April mendatang untuk melaksanakan kegiatan pendataan serupa di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.

Ia menegaskan, akurasi data sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyaluran anggaran program sosial dan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi yang menyangkut masalah sosial dan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Ke depan, Pemkab Buleleng juga akan mengintegrasikan data tersebut dalam sistem digital sehingga dapat diakses dan diperbarui secara berkala oleh perangkat daerah maupun pemerintah desa apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.