RRI.CO.ID, Singaraja - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM) Kabupaten Buleleng menetapkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama tahun 2027. Fokus tersebut mencakup perbaikan jalan, jaringan irigasi, serta penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Arah kebijakan itu mengemuka dalam Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Forum digelar di Ruang Rapat Dinas PUPRPERKIM Buleleng, Selasa 3 Maret 2026, dan dihadiri perwakilan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini menjadi ruang penajaman program sekaligus sinkronisasi prioritas pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman. Seluruh usulan diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Kepala Dinas PUPRPERKIM Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menegaskan bahwa tahun 2027 akan difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menyebut infrastruktur dasar menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga. “Di tahun 2027 kami fokus pada kegiatan yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Adiptha, kondisi jalan di sejumlah wilayah masih menjadi keluhan masyarakat. Kerusakan jalan dinilai menghambat mobilitas barang dan jasa serta berdampak pada biaya distribusi. Karena itu, peningkatan dan perbaikan jalan akan menjadi prioritas dalam rencana kerja mendatang. “Masalah jalan masih cukup banyak yang harus kita selesaikan, sehingga penanganannya kita prioritaskan secara bertahap dan terukur,” tegasnya.

Selain sektor jalan, irigasi juga menjadi perhatian serius. Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dinilai krusial untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama saat musim kemarau. Keberadaan irigasi yang berfungsi baik akan memastikan suplai air ke lahan pertanian tetap stabil. “Irigasi ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Kita ingin memastikan distribusi air ke sawah-sawah petani tetap lancar,” jelas Adiptha.

Di bidang perumahan, PUPRPERKIM menyoroti masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebutuhan pembangunan rumah layak huni disebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan kondisi beragam. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan intervensi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. “Rumah-rumah untuk masyarakat kurang mampu harus kita eksekusi. Ini menyangkut kualitas hidup dan martabat warga,” katanya.

Adiptha menambahkan, penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur kawasan juga menjadi bagian penting dalam program perumahan. Penanganan tidak hanya sebatas membangun unit rumah, tetapi juga memastikan lingkungan permukiman tertata dengan baik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan hunian yang sehat dan berkelanjutan.

Forum Perangkat Daerah ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah “Semesta Berencana”. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dihimpun untuk memperkuat kualitas dokumen perencanaan. “Kami berharap masukan dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat membuat perencanaan ini semakin responsif dan tepat sasaran,” pungkas Adiptha.