RRI.CO.ID, Singaraja – Maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan.

Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal berisiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antargenerasi.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, I Nyoman Kenak, menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.

“Pernikahan dini bukan sekadar persoalan adat atau agama, tetapi persoalan kesiapan mental, pendidikan, dan tanggung jawab sosial. Jika generasi muda belum siap, maka dampaknya akan panjang,” ucapnya.

Ia menambahkan, lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.

“Kami di PHDI terus mengingatkan bahwa pendidikan anak harus menjadi prioritas. Jangan sampai pernikahan dijadikan solusi instan atas persoalan ekonomi atau pergaulan. Itu bukan jalan keluar,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kenak juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan.

“Orang tua harus hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Pengawasan, komunikasi, dan penanaman nilai moral sejak dini sangat menentukan. Kalau keluarga kuat, maka risiko pernikahan dini bisa ditekan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga.