RRI.CO.ID, Negara - Pemerintah Kabupaten Jembrana menghadapi tekanan fiskal menyusul pengetatan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada APBD 2026, dana transfer yang diterima tercatat Rp711 miliar atau berkurang sekitar Rp115 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menerapkan strategi “Empati Fiskal” dan pengelolaan anggaran secara cermat agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.

Bupati Kembang menyebut, koreksi pendapatan akibat kebijakan nasional itu menjadi tantangan serius bagi daerah. Namun, menurutnya, situasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal.

“Kita harus jujur bahwa APBD sedang terkoreksi karena pengetatan transfer pusat. Ini saatnya menerapkan empati fiskal. Kalau anggaran terbatas, yang dikurangi adalah belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional yang tidak mendesak, bukan anggaran perbaikan jalan, layanan kesehatan, atau program pro rakyat,” katanya, Senin, 23 Februari 2026.

Ia menekankan, setiap rupiah yang tersedia harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur jalan dan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran.

Selain melakukan efisiensi, Pemkab Jembrana juga menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta pemanfaatan sistem digital untuk menutup potensi kebocoran. Hasilnya, PAD Jembrana tahun ini tumbuh signifikan hingga 32,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Ibarat mengatur keuangan keluarga, ketika kiriman berkurang, kita harus kreatif mencari sumber pendapatan sendiri. Kenaikan PAD ini menjadi penopang agar program pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Upaya lain yang ditempuh yakni memperkuat lobi ke pemerintah provinsi maupun kementerian terkait guna mengamankan dukungan anggaran, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk membiayai program prioritas dan infrastruktur strategis.

Sementara itu, Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gus Diendi mengatakan seluruh OPD diwajibkan melakukan refocusing atau penyisiran ulang anggaran secara ketat.

“Bapak Bupati menegaskan, efisiensi bukan memangkas bantuan masyarakat, tetapi mengurangi belanja birokrasi yang tidak produktif. Walaupun secara total APBD terkoreksi karena faktor eksternal, kualitas belanja publik tetap kita jaga,” ucapnya.

Melalui kombinasi penguatan PAD, efisiensi belanja, dan diplomasi anggaran, Pemkab Jembrana optimistis stabilitas pembangunan daerah tetap terjaga meski di tengah keterbatasan fiskal.