RRI.CO.ID, Singaraja – Dunia pendidikan di Bali menghadapi tantangan serius akibat kekurangan ribuan guru di tingkat SD dan SMP. Di Buleleng saja masih kekurangan sekitar 1.056 guru, kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan kesiapan generasi muda.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, I Wayan Widiana, mengungkapkan kekurangan tenaga pendidik membuat banyak sekolah harus membagi beban mengajar kepada guru yang ada. Bahkan, tidak sedikit guru yang terpaksa mengajar di luar bidang kompetensinya.

“Ini bukan hanya soal jumlah guru, tetapi berdampak pada kualitas pembelajaran. Fondasi literasi, numerasi, literasi finansial, hingga literasi digital menjadi sulit diperkuat jika tenaga pendidik tidak mencukupi,” ujarnya, Jumat 20 Februari 2026.

Menurutnya, sejumlah fenomena di lapangan menjadi indikator lemahnya fondasi pendidikan. Di Kabupaten Buleleng misalnya, masih ditemukan siswa SMP yang belum lancar membaca dan berhitung. Sementara di Karangasem, muncul kasus pelajar terjerat pinjaman online yang menunjukkan rendahnya literasi keuangan.

Widiana menilai persoalan ini merupakan cerminan persoalan sistemik, mulai dari distribusi guru yang belum merata, kebijakan rekrutmen ASN dan PPPK yang kaku, hingga tata kelola pendidikan yang belum inovatif. Ia menegaskan, kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh lokasi sekolah atau kemampuan ekonomi orang tua.

Ironisnya, Bali memiliki sejumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang setiap tahun meluluskan ribuan calon guru. Selain Universitas Pendidikan Ganesha, terdapat pula Institut Mpu Kuturan dan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berpotensi menyuplai tenaga pendidik. Namun, regulasi yang ada membuat para lulusan tersebut belum dapat langsung terserap di sekolah negeri.

Sebagai solusi, Widiana mendorong langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Salah satunya melalui rekrutmen asisten guru atau guru bantu dari mahasiswa semester akhir LPTK untuk mengisi kekosongan sementara. Selain itu, guru senior yang telah pensiun namun masih kompeten juga dapat dilibatkan kembali, serta membuka program relawan pendidikan.

“Ini bukan untuk mengangkat ASN baru, tetapi solusi pragmatis agar tidak ada ruang kosong di kelas. Jika kekurangan guru terus dibiarkan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan menyediakan dukungan anggaran untuk memastikan seluruh siswa di Bali mendapatkan hak atas pendidikan yang bermutu.