RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan percepatan penurunan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penegasan itu disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa 10 Februari 2026.

RKPD 2027 menjadi penjabaran RPJMD Buleleng 2025–2029 dan disusun melalui pelibatan perangkat daerah serta pemangku kepentingan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Forum ini digelar untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Bupati Sutjidra menyebut penurunan kemiskinan menjadi isu strategis yang harus ditangani secara terukur dan berkelanjutan. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Buleleng turun dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025, namun upaya lanjutan dinilai tetap diperlukan agar hasilnya makin signifikan.

“Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus memiliki standar hidup yang layak. Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat,” ucap Sutjidra menegaskan.

Ia meminta program tahun 2027 diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PAD, penguatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia. Program juga diminta berbasis data serta menyasar langsung kelompok masyarakat miskin.

“Program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” ujarnya.

Kepala Bappeda Buleleng Komang Audi Berawijaya mengatakan forum konsultasi publik merupakan tahapan penting penyusunan RKPD untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan pembangunan.

“Hasil forum ini menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027 agar program benar-benar menjawab isu strategis daerah,” katanya.