RRI.CO.ID, Singaraja – Fenomena cancel culture semakin mengemuka seiring masifnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi publik. Praktik ini muncul ketika individu atau institusi dianggap melanggar nilai sosial, lalu mendapat tekanan publik berupa boikot, kecaman, hingga pencabutan dukungan.

Di sisi positif, cancel culture menjadi sarana kontrol sosial yang memberi ruang bagi kelompok yang selama ini sulit bersuara. Media sosial memungkinkan masyarakat menuntut akuntabilitas terhadap perilaku diskriminatif, pelecehan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang luput dari sanksi formal.

Penerapan cancel culture juga mendorong peningkatan kesadaran etika di ruang publik. Figur publik dan institusi dituntut lebih berhati-hati dalam bersikap, berkomunikasi, dan mengambil keputusan karena sorotan publik berlangsung secara terbuka dan luas.

Namun, cancel culture memiliki sisi negatif yang tidak bisa diabaikan. Proses penghakiman sering terjadi secara cepat tanpa klarifikasi dan verifikasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesalahan penilaian.

Dampak sosial dan psikologis menjadi konsekuensi serius dari praktik ini. Individu yang menjadi sasaran dapat mengalami perundungan digital, tekanan mental, hingga kehilangan mata pencaharian, meskipun kesalahan yang dituduhkan belum terbukti secara utuh.

Selain itu, cancel culture berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Ketakutan akan kecaman massal membuat masyarakat enggan menyampaikan pandangan kritis atau berbeda, sehingga ruang dialog publik menjadi sempit dan tidak sehat.

Pada akhirnya, penerapan cancel culture membutuhkan kedewasaan kolektif. Kritik dan tuntutan akuntabilitas tetap penting, namun harus diimbangi dengan etika, proporsionalitas, dan ruang bagi klarifikasi serta perbaikan, agar keadilan sosial benar-benar tercapai.