KBRN, Singaraja: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali tahun 2026 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan rusak parah dan penguatan infrastruktur pertanian. Bantuan tersebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) dan tercatat dalam dokumen perencanaan daerah.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan anggaran dari BKK Provinsi Bali untuk tahun 2026 telah tercatat dalam dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, dengan sudah terbitnya SK, tahap selanjutnya adalah eksekusi fisik yang ditargetkan dapat segera dimulai dengan proses lelang pada awal tahun 2026.

“Sudah dan itu sudah keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti mulai awal tahun kita mulai lelang,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menjelaskan, prioritas utama penggunaan dana BKK diarahkan pada penanganan sejumlah ruas jalan yang kondisinya rusak berat dan mendesak untuk diperbaiki. Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain jalan di Desa Mengening, Jalan Merak di Desa Bukti, serta sejumlah ruas di Kecamatan Gerokgak dan Seririt.

“Mengening jadi prioritas karena sangat rusak. Termasuk di Desa Bukti yaitu Jalan Merak,” ucap Sutjidra.

Selain perbaikan jalan, Pemkab Buleleng juga menyiapkan agenda penataan kawasan perkotaan, termasuk pedestrian dan pengaturan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, penataan kota tersebut direncanakan mulai digarap pada tahun 2027.

“Nanti kita tetapkan PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari, tidak menetap seperti sekarang karena sangat mengganggu. Keluhan masyarakat banyak, bahkan mahasiswa juga menuntut hal itu,” katanya.

Sutjidra mengakui, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Buleleng masih cukup besar. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), masih terdapat sekitar 30 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan serius. Untuk pengaspalan jalan saja, anggaran yang dibutuhkan tahun depan diperkirakan mencapai Rp75 miliar.

“Belum termasuk irigasi dan jembatan. Kalau digabung, totalnya bisa lebih dari Rp100 miliar,” ujarnya.

Selain sektor jalan, dana BKK 2026 juga dialokasikan untuk infrastruktur pertanian, seperti irigasi, serta pembangunan dan pelebaran jembatan. Dua jembatan yang direncanakan mendapat penanganan yakni Jembatan Banyuasri dan jembatan di wilayah Tejakula.

Dengan alokasi tersebut, Pemkab Buleleng berharap BKK Provinsi Bali 2026 dapat memberikan dampak menyeluruh, tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga memperkuat sektor pertanian serta mendukung penataan lingkungan perkotaan di Kabupaten Buleleng.