KBRN, Singaraja: Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. I Nengah Senantara, memberikan pandangannya terkait kebijakan penutupan pembuangan sampah ke TPA Suwung. Ia menilai persoalan ini berada di antara keputusan pemerintah daerah yang mengikuti aturan pusat dan adanya aspirasi dari wakil rakyat di tingkat nasional yang mendorong penundaan kebijakan tersebut.
Menurut Senantara, keputusan kepala daerah pada prinsipnya sudah sejalan dengan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Di sisi lain, ia memahami adanya upaya negosiasi dari wakil rakyat di Senayan yang berharap ada waktu tambahan sebelum kebijakan itu diterapkan penuh.
“Di satu sisi ada keputusan kepala daerah yang tentu mengikuti aturan dari pusat dan itu sudah diputuskan. Di satu sisi ada juga wakil rakyat di Senayan yang melakukan bargaining dan negosiasi. Buat saya ini sama-sama bagus,” ujarnya usai Rapat Konsolidasi Partai nasDem (13/12/2025)
Ia menilai, aspirasi penundaan muncul karena kesiapan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih menjadi tantangan. Namun, menurutnya, jika kebijakan terus ditunda, maka persoalan kapan memulai pengelolaan sampah yang lebih tertib tidak akan pernah terjawab.
“Kalau ini ditunda-tunda terus, kapan kita mulai? Kalau bicara kesiapan masyarakat, sampai kapan pun bisa dibilang belum siap,” kata Senantara.
Secara pribadi, Senantara menegaskan sikapnya untuk tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Ia menyatakan, jika regulasi sudah ditetapkan, maka semua pihak seharusnya mengikuti keputusan tersebut. Apabila di lapangan muncul kendala, hal itu bisa disikapi melalui edukasi dan pembenahan bertahap.
“Kalau memang hukum sudah seperti itu, ya kita ikuti. Kalau ada hambatan di lapangan, kita edukasi kembali,” tegasnya.
Terkait dugaan pembuangan sampah ilegal, termasuk di sungai, Senantara menilai hal tersebut tidak boleh dibiarkan jika memang terbukti melanggar aturan. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas agar tidak muncul persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau memang benar ilegal, harus segera ditertibkan. Ini sudah pelanggaran. Kalau dibiarkan, kita justru menjadi bagian dari yang melanggar hukum,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Senantara berharap seluruh pihak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah Bali. Ia meyakini setiap kebijakan sudah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan untuk kepentingan bersama.
“Saran saya, ikuti keputusan pemimpin Bali. Itu yang paling penting,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....