RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan PP Tunas. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, melainkan juga peran aktif keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan/BKKBN, Wihaji, dalam unggahan resmi Instagram kementerian pada Selasa 17 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa pengalaman sejumlah negara, termasuk Australia, menunjukkan bahwa pembatasan usia akses media sosial bagi anak memang penting, namun masih dapat disiasati.
“Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa aturan ini masih bisa disiasati oleh anak, misalnya dengan meminjam perangkat orang tua atau menggunakan identitas orang tua. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada peran keluarga,” ujarnya.
Wihaji menjelaskan, keluarga merupakan unit terkecil dalam negara yang menjadi tempat pertama anak mendapatkan nilai perlindungan dan pengawasan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mendampingi aktivitas digital anak sehari-hari.
Melalui peraturan turunan dari PP Tunas yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), seluruh platform digital kini diwajibkan menyediakan fitur persetujuan orang tua serta kontrol penggunaan bagi anak. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman.
Namun demikian, teknologi dan regulasi tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan aktif orang tua. Orang tua diharapkan dapat lebih hadir dalam kehidupan digital anak, tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjadi tempat anak berbagi cerita dan mendapatkan arahan.
“Pada akhirnya, benteng terkuat perlindungan anak di era digital adalah keluarga,” kata Wihaji.
Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran keluarga, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, serta terlindungi di tengah pesatnya perkembangan teknologi
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....