Ketua DPRK Yapen Buka Palang Jalan Trans Wadapi

RRI.CO.ID. SeruI - Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., turun langsung membuka palang jalan Trans Wadapi, Sabtu, 12 September 2026.

Palang jalan tersebut dilakukan setelah adanya razia dari polres Yapen

menertibkan aktivitas penyulingan dan penjualan minuman lokal atau bobo.

Usai bertemu dan berdialog dengan masyarakat yang melakukan pemalangan, Ebzon Sembai berhasil memfasilitasi komunikasi sehingga masyarakat bersedia membuka kembali akses jalan.

Masyarakat juga meminta DPRK Yapen memfasilitasi pertemuan bersama pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Ketua DPRK Yapen, Ebzon Sembai, mengatakan persoalan ini perlu diselesaikan melalui dialog, mengingat sebagian masyarakat di Yapen masih menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga dari usaha produksi dan penjualan minuman lokal.

Menurutnya, Wadapi merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil bobo. Minuman lokal tersebut tidak hanya dikonsumsi masyarakat setempat, tetapi juga dibeli oleh sejumlah pedagang untuk kemudian dijual kembali di wilayah Kota Serui.

Ebzon mengakui kondisi ekonomi dan tingginya permintaan terhadap minuman lokal menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat tetap menjalankan usaha tersebut.

Karena itu, DPRK Yapen akan memanggil pihak terkait bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut, sehingga tidak kembali berujung pada pemalangan jalan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Menurutnya, Wadapi merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil bobo. Minuman lokal tersebut tidak hanya dikonsumsi sebagian masyarakat setempat, tetapi juga dibeli oleh sejumlah pedagang untuk kemudian dijual kembali di wilayah Kota Serui.

Ebzon mengakui kondisi ekonomi dan tingginya permintaan terhadap minuman lokal menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat tetap menjalankan usaha tersebut.

Karena itu, DPRK Yapen akan memanggil pihak terkait bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut, sehingga tidak kembali berujung pada pemalangan jalan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.