RRI.CO.ID, Waropen – Fraksi PDI Perjuangan DPRK Waropen meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pada sektor penurunan kemiskinan, stunting, pendidikan, dan kesehatan. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II DPRK Waropen Masa Persidangan II Tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRK Waropen, Senin 20 Juli 2026.

Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam pemandangan umum Anggota DPRK Waropen Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Leonard Refasi, fraksi menyoroti efektivitas penggunaan anggaran daerah, terutama untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan angka stunting. Fraksi juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data capaian kinerja makro di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya pemenuhan mandatory spending secara berkualitas.

"Fraksi berharap tidak ada lagi keluhan mengenai kondisi sekolah yang rusak maupun pelayanan di Rumah Sakit Daerah dan puskesmas yang dinilai menolak atau memperlambat pelayanan kepada masyarakat kurang mampu".ucapnya

Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, dalam Lanjutan Rapat Paripurna II DPRK Waropen yang berlangsung pada Selasa 21 Juli 2026 menyampaikan, bahwa masukan Fraksi PDI Perjuangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

indikator pencapaian program penurunan stunting di Kabupaten Waropen saat ini telah mencapai angka 18 persen. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus melakukan pembenahan program penanganan stunting sesuai ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah juga berkomitmen memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan ekstrem, agar manfaat APBD dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Upaya tersebut akan terus diintegrasikan dengan peningkatan kualitas layanan dasar di berbagai sektor,"ucapnya

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Waropen berjanji akan terus melakukan pembenahan, termasuk memastikan pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas berjalan optimal tanpa diskriminasi terhadap masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga akan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih baik.

Berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRK menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran ke depan. Pemerintah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif, dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

"Melalui pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, DPRK dan Pemerintah Kabupaten Waropen diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan".Ujarnya