RRI.CO.ID, Waropen – Berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, Selasa 5 Mei 2026, masyarakat Distrik Wonti mendatangi kantor DPRK untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut.

Kedatangan masyarakat Wonti diterima langsung oleh pimpinan DPRK Waropen guna mendengarkan keluhan warga, mengenai kondisi pemerintahan distrik yang dinilai tidak berjalan maksimal selama beberapa bulan terakhir.

Ketua DPRK Waropen, Yeneke S. K. Dippan, kepada RRI melalui sambungan telepon seluler, Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, pihak DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tugas lembaga legislatif dalam menampung keluhan warga masyarakat untuk nantinya di tindak lanjuti.

"Masyarakat meminta agar Kepala Distrik Wonti segera ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena kepala distrik sebelumnya disebut sudah lama tidak berada di tempat tugas dan tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik,"kata Yeneke Dippan.

Dari Pertemuan warga menilai ketidakhadiran Kepala Distrik berdampak terhadap pelayanan administrasi pemerintahan, serta menghambat berbagai kebutuhan masyarakat di Distrik Wonti.

"Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Waropen, agar persoalan kepemimpinan di Distrik Wonti segera mendapat solusi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dari Pertemuan DPRK Waropen akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabulaten Waropen , agar segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain meminta penetapan kepala distrik definitif, masyarakat juga berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap aparatur distrik sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Pimpinan DPRK Waropen juga mengimbau masyarakat Distrik Wonti untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban, serta terus menyampaikan aspirasi secara baik melalui jalur yang telah disediakan pemerintah.

Dengan diterimanya aspirasi tersebut, masyarakat Distrik Wonti berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan terkait kepemimpinan distrik demi terciptanya pelayanan pemerintahan yang efektif dan maksimal bagi warga.