RRI.CO.ID, Serui - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelatihan bagi guru PAUD dan TK untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data pendidikan serta anggaran sekolah melalui aplikasi Dapodik dan ARKAS, Kamis 30 April 2026

Kegiatan yang berlangsung di aula Gedung Gereja Filadelfia Serui ini diikuti sekitar 100 peserta dari satuan PAUD dan TK yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF, Yuliana Carolona Sayori, menjelaskan bahwa pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 April 2026, dengan materi yang disusun bertahap sesuai kebutuhan peserta.

“Pada 27 hingga 28 April difokuskan untuk guru PAUD yang belum memiliki NPSN, terutama dari wilayah kampung. Selanjutnya pelatihan ARKAS dilaksanakan pada 29 April, dan Dapodik pada 30 April,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pemahaman aplikasi ARKAS sebagai sistem pengelolaan keuangan sekolah, khususnya bagi satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional.

“Pengisian ARKAS harus selaras dengan data Dapodik. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pencairan dana tahap berikutnya. Jika tidak sinkron, penyaluran anggaran bisa terhambat,” jelasnya.

Selain itu, Dapodik berfungsi sebagai basis data utama untuk pendataan guru dan peserta didik, termasuk dalam pengusulan tunjangan, program revitalisasi sekolah, hingga pengembangan sarana dan prasarana.

“Bagi sekolah yang sudah memiliki NPSN, Dapodik menjadi dasar dalam berbagai program nasional seperti pembangunan ruang kelas baru maupun unit sekolah baru,” tambahnya.

Yuliana berharap seluruh peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di satuan pendidikan masing-masing, serta tidak ragu untuk berkonsultasi jika menghadapi kendala teknis.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, Chisson Haris Marani, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

“Pelatihan ini berjalan dengan baik dan menitikberatkan pada penyusunan ARKAS agar pengelolaan anggaran PAUD semakin tertib dan sesuai regulasi,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah PAUD yang belum terakreditasi. Dari total yang ada, sekitar 120 PAUD telah terakreditasi, sementara sekitar 40 lainnya masih dalam proses.

“Kami berharap setiap kampung memiliki PAUD yang memenuhi regulasi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelayanan harus terus ditingkatkan agar lebih efektif,” tegasnya.

Chisson menambahkan, tanggung jawab pengelola PAUD menjadi hal krusial mengingat program tersebut didukung oleh anggaran pemerintah.

“Kami berharap semua pihak dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga pengelolaan PAUD di daerah ini berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.