RRI.CO.ID, Serui – Menanggapi keluhan masyarakat terkait banjir yang terjadi di sejumlah titik dalam beberapa waktu terakhir, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga, S.T., M.H., menegaskan pihaknya segera melakukan perbaikan serta kajian mendalam terhadap tata kelola ruang. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Kantor RRI Serui, Kamis 26 Februari 2026.
Ia mengatakan, langkah normalisasi sungai akan dilaksanakan tahun ini disertai penertiban bangunan yang tidak memiliki izin maupun yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Kami akan melakukan normalisasi dan penertiban bangunan yang melanggar aturan, karena hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air,” ujarnya.
Selain normalisasi, Dinas PUPR juga memfokuskan penanganan tata ruang publik melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar utama pembangunan daerah. “Fokus kami tahun ini adalah penetapan Perda RTRW, sehingga setiap pembangunan harus mengacu pada RTRW agar tata bangunan dan zonasi dapat terbangun dengan baik,” katanya.
Menurutnya, bencana banjir yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari kondisi tata kota yang belum tertata optimal sehingga perlu pembenahan secara menyeluruh. Ia menambahkan, perbaikan tata kelola ruang harus dilakukan melalui analisis ilmiah dan kajian mendalam agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Untuk langkah jangka pendek, pihaknya melanjutkan normalisasi yang telah dilakukan tahun sebelumnya serta menertibkan bangunan tanpa izin dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang tidak sesuai ketentuan. “Langkah jangka pendeknya, kami sudah melakukan normalisasi tahun lalu dan akan menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin maupun SLF yang tidak sesuai dengan kaidah rencana tata ruang,” katanya menegaskan.
Dinas PUPR juga akan melakukan normalisasi pada koridor pengawasan dari hulu hingga hilir sebagai titik sentral aliran air agar aliran dapat terpusat dan mengalir lebih baik. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalisir genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.
Dalam penanganan banjir, Jumirto menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. “Apapun upaya pemerintah tidak akan maksimal jika masyarakat belum tertib menjaga lingkungan, seperti masih membuang sampah sembarangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada peristiwa banjir sebelumnya sebagian besar sampah yang terbawa arus merupakan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan.
Di sisi lain, proses normalisasi sungai juga menghadapi tantangan, terutama karena sebagian area yang akan ditata telah berdiri bangunan sangat dekat dengan badan sungai. Selain itu, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional di sektor infrastruktur menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas penanganan.
“Dengan anggaran yang terbatas, kami harus jeli dan cermat agar paling tidak bisa mengurangi titik-titik sumbatan yang menyebabkan banjir,” ucapnya.
Sebagai penutup, Jumirto mengajak masyarakat untuk terus peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar serta segera melaporkan jika menemukan hal yang tidak sesuai. “Kami siap membantu sesuai kewenangan yang ada, demi terciptanya tata kelola ruang yang lebih baik dan lingkungan yang aman dari banjir,” katanya menutup.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....