KBRN, Waropen : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, melaksanakan Rapat Paripurna X DPRK waropen masa persidangan III Tahun 2025, Dalam Rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2026.

Bupati Kabupaten Waropen Drs.Fransiskus.Xaverius.Mote. M.Si melalui Wakil Bupati Waropen Yoel. Boari menyampaikan pidato pengantar materi Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna X DPRK Waropen Masa Persidangan III Tahun 2025."(20/12/2025)

Bupati menegaskan bahwa tahapan ini merupakan proses konstitusional yang strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati menjelaskan, bahwa penyusunan Nota Keuangan RAPBD 2026 juga merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Waropen.

Dalam Nota Keuangan tersebut disampaikan gambaran umum kondisi keuangan daerah, kebijakan fiskal daerah, serta postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Waropen pada Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp745.996.544.696, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4.325.000.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp741.671.544.696. Bupati menegaskan bahwa pendapatan transfer masih menjadi tulang punggung fiskal daerah, termasuk dana transfer pemerintah pusat dan Dana Otonomi Khusus Papua.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp793.606.159.950,37, yang dirancang secara selektif dan terarah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemenuhan pelayanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan kampung dan distrik. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp623.326.282.666,37 untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar, belanja modal sebesar Rp30.902.906.154,00 guna meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana publik, belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 sebagai langkah antisipatif terhadap kondisi darurat, serta belanja transfer sebesar Rp134.376.971.130,00.

Dari belanja transfer tersebut, bantuan keuangan kepada kepala desa mencapai Rp128.414.996.860,00 yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung dan penguatan ekonomi masyarakat.

Bupati mengungkapkan bahwa antara pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 masih terdapat defisit sebesar Rp47.609.615.254,37. Oleh karena itu, Bupati meminta perhatian DPRK Waropen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pengendalian defisit tetap berada dalam batas maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, Bupati menyampaikan bahwa pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp0, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fiskal daerah.

Menutup pidatonya, Bupati menegaskan bahwa Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun awal strategis pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Waropen periode 2025–2029. Dengan tema pembangunan “Penguatan Tata Kelola dan Stabilitas Pembangunan untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Responsif”, Bupati meminta seluruh perangkat daerah agar konsisten memedomani RKPD, KUA, dan PPAS Tahun 2026 serta memastikan setiap penggunaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Waropen.