Tuduhan Sekat Kerja Ganggu Harmoni Tim

RRI.CO.ID, Serui - Hubungan antara atasan dan bawahan di tempat kerja tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan cara pandang, pembagian tugas, hingga pola komunikasi dapat memunculkan persoalan yang kemudian memengaruhi suasana kerja. Salah satu tudingan yang kerap muncul adalah ketika seorang atasan menilai bawahannya telah membuat “sekat-sekat” dalam pekerjaan.

Istilah tersebut biasanya merujuk pada sikap yang dianggap membatasi kerja sama, enggan berbagi informasi, terlalu mempertahankan wilayah tugas, atau hanya berkomunikasi dengan kelompok tertentu. Namun, tudingan semacam itu tidak selalu menggambarkan persoalan secara utuh.

Dalam organisasi, setiap pekerja memang memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Batas tersebut dibutuhkan agar pekerjaan memiliki arah yang jelas. Persoalan muncul ketika batas tanggung jawab berubah menjadi penghalang komunikasi dan kolaborasi.

Perbedaan Sekat Kerja dan Batas Tanggung Jawab

Atasan perlu membedakan antara pegawai yang menjalankan batas kewenangannya dengan pegawai yang sengaja membangun sekat dalam pekerjaan.

Batas tanggung jawab merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi. Seorang pegawai berhak mengetahui tugas, kewenangan, serta target yang menjadi tanggung jawabnya. Kejelasan tersebut justru dapat mencegah tumpang tindih pekerjaan.

Sebaliknya, sekat dalam pekerjaan dapat terlihat ketika seseorang sengaja menahan informasi yang dibutuhkan tim, menolak koordinasi tanpa alasan yang jelas, atau menganggap pekerjaan sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh disentuh pihak lain.

Karena itu, penilaian terhadap seorang bawahan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kesan atau keluhan dari pihak tertentu. Atasan perlu melihat pola kerja, komunikasi, serta dampaknya terhadap kinerja tim.

Tuduhan Tanpa Komunikasi Bisa Menjadi Masalah Baru

Ketika seorang bawahan dituduh membuat sekat, cara atasan menyampaikan persoalan menjadi sangat menentukan. Tuduhan yang disampaikan secara terbuka tanpa memberikan ruang klarifikasi dapat membuat hubungan kerja semakin renggang.

Bawahan bisa merasa tidak dipercaya, sementara rekan kerja lainnya berpotensi ikut menarik kesimpulan sebelum persoalan sebenarnya dipahami. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi langsung menjadi langkah penting.

Atasan dapat meminta penjelasan mengenai alasan seorang pegawai mengambil keputusan tertentu, termasuk mengapa komunikasi atau koordinasi dengan pihak lain dianggap terbatas. Dialog semacam itu bukan berarti atasan kehilangan kewibawaan. Justru, komunikasi yang terbuka menunjukkan bahwa keputusan organisasi dibuat berdasarkan informasi yang lengkap.

Bisa Jadi Masalahnya Ada pada Sistem

Tudingan mengenai adanya sekat dalam pekerjaan juga perlu dilihat dari sisi sistem organisasi. Tidak semua hambatan kolaborasi disebabkan oleh sikap individu. Struktur kerja yang tidak jelas, alur komunikasi yang terlalu panjang, pembagian tugas yang tumpang tindih, atau kewenangan yang tidak tegas dapat menciptakan kondisi yang terlihat seperti sekat antarkaryawan.

Misalnya, seorang pegawai tidak memberikan informasi tertentu kepada bagian lain karena menganggap informasi tersebut berada di bawah kewenangan atasannya. Dalam situasi tersebut, persoalannya bukan semata-mata keengganan bekerja sama, melainkan belum jelasnya mekanisme berbagi informasi.

Karena itu, sebelum memberikan penilaian terhadap bawahan, atasan perlu memastikan apakah prosedur kerja yang berlaku memang memungkinkan terjadinya kolaborasi secara efektif.

Atasan Perlu Mengkritik Perilaku, Bukan Menyerang Pribadi

Jika memang ditemukan tindakan yang menghambat kerja tim, atasan tetap perlu memberikan teguran. Namun, kritik sebaiknya diarahkan pada perilaku dan dampaknya terhadap pekerjaan, bukan menyerang karakter pribadi pegawai.

Kalimat seperti “kamu memang suka membuat sekat” berpotensi membuat persoalan menjadi personal. Sebaliknya, penjelasan mengenai tindakan tertentu akan lebih mudah diterima.

Atasan dapat menjelaskan bahwa informasi yang tidak diteruskan kepada tim menyebabkan proses pekerjaan terlambat atau koordinasi menjadi tidak efektif. Dengan demikian, bawahan mengetahui tindakan apa yang perlu diperbaiki.

Pendekatan tersebut juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya.

Bawahan Juga Perlu Terbuka terhadap Evaluasi

Di sisi lain, bawahan tidak seharusnya langsung menganggap setiap kritik sebagai bentuk ketidakadilan. Evaluasi dari atasan dapat menjadi bahan untuk melihat kembali pola kerja yang selama ini dijalankan.

Jika ada kecenderungan terlalu membatasi informasi, enggan berkoordinasi, atau hanya membangun komunikasi dengan kelompok tertentu, hal tersebut memang perlu diperbaiki.

Keterbukaan bukan berarti semua informasi harus diberikan kepada siapa saja tanpa batas. Informasi tetap perlu dikelola berdasarkan kewenangan, kebutuhan pekerjaan, dan aturan organisasi. Yang terpenting adalah tidak menggunakan kewenangan tersebut untuk menghambat pekerjaan orang lain.

Membangun Tempat Kerja Tanpa Sekat yang Tidak Perlu

Lingkungan kerja yang sehat bukan berarti tidak memiliki struktur dan batas kewenangan. Sebaliknya, organisasi membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas sekaligus komunikasi yang terbuka.

Atasan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang dialog, memberikan arahan yang jelas, serta memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan fakta. Bawahan pun perlu menunjukkan sikap kooperatif, terbuka terhadap evaluasi, dan tidak menjadikan wilayah kerja sebagai alasan untuk menutup komunikasi.

Pada akhirnya, persoalan mengenai “sekat-sekat” dalam pekerjaan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi cara organisasi bekerja. Apakah pembagian tugas sudah jelas? Apakah komunikasi berjalan baik? Apakah informasi tersedia bagi pihak yang memang membutuhkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang harus disalahkan.

Tempat kerja yang produktif bukanlah tempat tanpa perbedaan pendapat. Justru, perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila diselesaikan melalui komunikasi yang sehat, penghargaan terhadap kewenangan, dan tujuan kerja yang sama.