KBRN, Samarinda: Konsep Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam sektor hilirisasi industri menjadi elemen strategis dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan hilirisasi industri dan keberlanjutan sosial di sektor industri. Konsep ini tidak hanya sekadar formalitas, melalui Program Wisata Industri bertujuan bukan hanya memberikan ruang dan peran adanya partisipasi masyarakat berbasis edukasi, namun menjadi landasan untuk menumbuhkan rasa memiliki atas keberadaan beberapa kawasan industri (Gas, Petrokimia, dan CPO) yang memberikan manfaat secara riil ekonomi, sosial dan lainnya di samping melindungi hak-hak masyarakat lokal (terutama ; buffer zone) yang sering kali terdampak dikarenakan simbiosis mutualisme dari support system yang belum optimal terjalin.

Sebagaimana yang diungkapkan Ketua DPC MASATA Botang, Eko Satrya dalam rilisnya, bahwa dalam konteks hilirisasi industri, program Wisata Industri dirancang sebagai program kolaborasi Pentahelix (Pemerintah/DPRD, Bisnis/Perusahaan, Akademisi, Komunitas, dan Media) untuk meningkatkan kapasitas komunitas/masyarakat. Selain itu juga menciptakan lapangan kerja, mengedukasi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas industri melalui kesadaran bersama menjaga keseimbangan ekosistem/lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat serta nilai-nilai kearifan lokal secara berkelanjutan atas ruang dan peran partisipasi yang diberikan oleh sektor industri .

Aktivis LSM Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) sekaligus penulis aktif, Eko Satrya., menegaskan bahwa gagasan MASATA melalui Program Wisata Industri sangat penting untuk menjembatani kepentingan korporasi dan masyarakat, pemerintah/DPRD, akademisi, komunitas dan media.

Program Wisata Industri bukan hanya soal memenuhi kewajiban TJSL (Tanggung Jawab Sosial/Lungkungan) atau CSR. Ini adalah komitmen moral dan norma kemanusiaan perusahaan industri untuk memberdayakan masyarakat lokal dan membuka ruang juga peran berbasis edukasi. Tanpa itu, industri hanya akan meninggalkan jejak nostalgia dan sekedar kebanggaan normatif yang tidak menyentuh substantif kebermanfaatan keberadaannya secara berkesinambungan terhadap masyarakat lokal khususnya.

Eko Satrya mengungkapkan, dalam banyak kasus, aktivitas industri sering kali memunculkan permasalahan seperti penggusuran lahan, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial. Program Wisata Industri, jika diterapkan dengan benar, dapat menjadi solusi untuk mencegah dampak tersebut. Program-program seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menjadi bagian integral dari implementasi Program Wisata Industri.

Namun, tantangan utama terletak pada pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan bahwa Program Wisata Industri tidak hanya berhenti di atas kertas/konsep. Perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan implementasinya, termasuk mempersiapkan format kerjasama dalam langkah aksi program tersebut yang saat ini on progress dilakukan MASATA melalui komunikasi dan koordinasi lintas stakeholder Pentahelix.

Sebagai instrumen regulasi, menurut Eko Satrya, Program Wisata Industri memiliki potensi besar untuk menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Namun, pelaksanaannya masih sering diwarnai oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, MASATA menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah dalam memantau pelaksanaan Program Wisata Industri. Pemerintah harus hadir sebagai pengawas dan pendamping yang netral dan memastikan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas antara perusahaan dan komunitas serta stakeholder lainnya dapat produktif dan adaptif.