Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar Sepakat, Sodetan Tunggu Normalisasi Sungai

RRI.CO.ID, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat menahan pengoperasian sodetan Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 1–2. Aliran sodetan baru akan difungsikan setelah kondisi sungai di Desa Loa Janan Ulu dibenahi melalui normalisasi.

Kesepakatan tersebut diambil setelah pemerintah menerima kekhawatiran warga mengenai potensi tambahan debit air dari wilayah Samarinda. Pembahasan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai dalam rapat koordinasi di Kantor Camat Loa Janan Ulu, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah menyiapkan dua tahapan penanganan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Langkah awal dilakukan dengan mengendalikan aliran, kemudian dilanjutkan normalisasi sungai dalam jangka menengah dan panjang.

“Solusi jangka pendeknya adalah memasang pintu air untuk mengendalikan aliran,” kata Andi.

Pembangunan sodetan tetap dilanjutkan sesuai kegiatan yang telah berjalan. Namun, aliran air dari sodetan tidak akan dibuka selama kondisi sungai di Loa Janan Ulu belum dinormalisasi.

Pintu air nantinya menjadi pengendali ketika peningkatan debit air berpotensi berdampak kepada masyarakat. Pemerintah akan menutup aliran apabila kondisi sungai belum mampu menerima tambahan debit.

“Kalau sungainya belum normal, pintu air itu tidak akan kami buka,” ucap Andi.

Pembahasan normalisasi akan dilanjutkan dengan melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, dan BWS. Pemprov Kaltim disepakati memimpin koordinasi untuk membahas penanganan kondisi sungai tersebut.

Normalisasi dinilai membutuhkan penanganan lebih kompleks karena berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitar aliran sungai. Prosesnya dapat mencakup relokasi maupun pergantian terhadap warga yang terdampak normalisasi.

Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan fisik penanganan. Sementara BWS akan membantu pembahasan teknis dan perumusan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kondisi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengoperasian sodetan. Ia menyebut banjir masih menjadi persoalan masyarakat Loa Janan Ulu ketika terjadi peningkatan air.

“Jangan sampai debit air bertambah sebelum sungai dinormalisasi secara menyeluruh,” kata Aulia.

Menurut Aulia, pengendalian aliran dari sodetan saja tidak cukup menyelesaikan persoalan. Perbaikan bagian hilir diperlukan agar aliran air dapat berjalan lebih lancar dan tidak menambah dampak banjir.

“Yang kita inginkan adalah memperbaiki hilir agar aliran air berjalan lancar,” ujarnya.

Setelah rapat, Andi Harun dan Aulia Rahman Basri bersama camat serta pihak terkait meninjau langsung lokasi sodetan. Warga kemudian menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai rencana pengoperasian aliran dari Samarinda.

Warga RT 8 Desa Loa Janan Ulu, Sutaryo, meminta pemerintah memberikan kepastian sebelum sodetan difungsikan. Ia khawatir tambahan debit air memperbesar dampak banjir yang selama ini dirasakan masyarakat.

“Kami dari masyarakat tetap meminta bahwa sodetan tidak akan difungsikan sebelum ada normalisasi, pembenahan-pembenahan sungai dan yang lainnya,” ucap Sutaryo.

Menanggapi permintaan tersebut, Andi menegaskan kesepakatan dua kepala daerah menjadi dasar pengendalian aliran sodetan. Pintu air akan menjadi pengaman sebelum normalisasi sungai diselesaikan.

“Ini kesepakatan dua kepala daerah, satu saja sulit kami ingkari, apalagi keduanya sepakat,” ujar Andi di hadapan warga.

Pemerintah selanjutnya akan menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi diharapkan memberikan kepastian mengenai pengoperasian sodetan sekaligus mencegah perbedaan pemahaman di lapangan.

Aulia juga meminta masyarakat mendukung proses normalisasi sungai. Menurutnya, dukungan warga diperlukan agar penanganan banjir dapat berjalan sesuai rencana.

“Normalisasi ini kuncinya ada di Bapak Ibu, mari kita satukan persepsi,” kata Aulia.

Ia mengingatkan, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan normalisasi. Menurutnya, anggaran yang disiapkan pemerintah tidak akan efektif apabila proses normalisasi kembali menghadapi penolakan di lapangan.

“Percuma anggaran tersedia kalau masyarakat kembali menolak normalisasi sungai,” katanya.