Antrean BBM Subsidi Mengular, ESDM Dorong Penambahan Operasional SPBU

RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Kalimantan Timur menyoroti realisasi kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang selama beberapa tahun belum memenuhi usulan kebutuhan daerah.

Hal tersebut disoroti Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.

Bambang menyebut realisasi kuota solar bersubsidi pada 2024 sekitar 277 ribu kiloliter dari usulan sekitar 392 ribu kiloliter. Pada 2025, usulan sekitar 465 ribu kiloliter, sedangkan realisasinya sekitar 252 ribu kiloliter. Untuk 2026, usulan sekitar 415 ribu kiloliter dengan realisasi sekitar 268 ribu kiloliter.

“Pertama memang kita tidak pernah diberikan sesuai permintaan. Itu yang mengakibatkan kita kekurangan. Kemudian, penatausahaan SPBU juga, tidak ada yang buka sampai 24 jam,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, persoalan antrean juga berkaitan dengan waktu operasional SPBU yang sebagian besar tidak berlangsung selama 24 jam. Karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya penyesuaian jam operasional, terutama ketika antrean kendaraan masih panjang.

Bambang menjelaskan, kebutuhan kuota yang diusulkan daerah dihitung berdasarkan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan kendaraan, serta sejumlah faktor pengurang seperti perkembangan kendaraan listrik. Namun, keputusan mengenai penetapan kuota BBM bersubsidi berada pada pemerintah pusat melalui kebijakan sektor hilir migas.

"Pemerintah provinsi pada dasarnya berperan dalam menyampaikan usulan kebutuhan daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan," ucap Bambang. ESDM Kaltim juga mendorong penggunaan energi yang lebih beragam, termasuk pengembangan kendaraan berbasis listrik, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM.