Efisiensi APBD, Pemkot Bontang Pangkas Sejumlah Agenda Seremonial

RRI.CO.ID, Bontang - Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kota Bontang harus lebih selektif dalam membelanjakan anggaran daerah. Sejumlah kegiatan yang bersifat seremonial dikurangi, sementara anggarannya diarahkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih menyentuh kepentingan masyarakat.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, pemerintah daerah saat ini harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan APBD. Program yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat menjadi perhatian utama dalam kebijakan efisiensi tersebut.

Salah satu sasaran penggunaan anggaran adalah penanganan masyarakat kurang mampu. Menurut Neni, dalam kondisi anggaran yang terbatas, belanja pemerintah sebaiknya diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak.

“Lebih baik anggaran yang ada kita gunakan untuk masyarakat yang tidak mampu, termasuk bantuan-bantuan tunai langsung dan kebutuhan lainnya,” ujar Neni Kamis 1 Oktober 2026.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut terlihat pada sejumlah agenda rutin pemerintah daerah. Salah satunya Bontang City Carnival (BCC) yang dipastikan tidak masuk dalam agenda pelaksanaan tahun ini.

Neni menjelaskan, pelaksanaan BCC tidak dihentikan secara permanen. Pemkot Bontang memilih memberikan jeda pelaksanaan dan mempertimbangkan kembali kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

“Kondisinya begitu ya, BCC tahun ini tidak ada. Kita buat interval satu tahun, sehingga tahun depan baru dilaksanakan lagi,” katanya.

Penyesuaian serupa juga dilakukan terhadap perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang. Tahun ini, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk menggelar rangkaian perayaan besar.

Peringatan HUT Kota Bontang tetap dilakukan melalui agenda resmi berupa rapat paripurna DPRD. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan belanja kegiatan yang dinilai tidak mendesak.

Neni menyebut kondisi keuangan daerah menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut. Pemerintah harus menyesuaikan berbagai rencana kegiatan dengan kemampuan APBD yang tersedia.

“Saat ini memang tidak ada anggarannya.. Semua kita pangkas,” katanya.

Ia mengatakan, besaran APBD yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun tidak serta-merta membuat pemerintah memiliki ruang belanja yang longgar. Berbagai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, hingga program sosial harus tetap dibiayai dari anggaran yang sama.