Pemprov Kaltim Buka Peluang CSR Tambang Bantu Perbaikan Bedah Rumah

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menambah anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kolaborasi ini dimungkinkan jika anggaran APBD belum mencukupi kebutuhan perbaikan setiap rumah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Irhamsyah, mengatakan pemerintah menganggarkan Rp25 juta untuk setiap rumah. Namun, jika kebutuhan perbaikan mencapai Rp35 juta, kekurangan Rp10 juta dapat diupayakan melalui dana CSR perusahaan.

“Kalau target Rp25 juta itu kurang, sementara APBD kita juga terbatas, bisa saja kita menggabungkan atau mengolaborasikan dengan CSR. Misalnya, satu rumah butuh Rp35 juta, APBD menganggarkan Rp25 juta, sisanya Rp10 juta bisa kita ambilkan dari CSR,” ujar Irhamsyah, usai konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin, 28 September 2026.

Ia menjelaskan, penggunaan CSR untuk mendukung perbaikan rumah layak huni bukan hal baru di Kaltim. Program tersebut telah berjalan sejak 2004 dan dilanjutkan pada masa pemerintahan saat ini.

Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berpartisipasi dalam pembangunan rumah layak huni, mulai dari perusahaan tambang, perkebunan, minyak dan gas bumi (migas), Pertamina, perbankan, hingga perusahaan jasa konstruksi.

Dari target pembangunan sebanyak 502 unit rumah melalui program CSR, hingga kini sebanyak 346 unit telah direalisasikan. Sementara itu, program tersebut masih terus dilanjutkan kembali sejak 2022.

"Kita sejak 2004 sudah ada program rumah layak huni melalui dana CSR. Ini menjadi salah satu program kita. Di pemerintahan sekarang juga masih kita lanjutkan, mulai 2022 hingga 2025, bahkan 2026," kata Irhamsyah.

Ia menambahkan, keterlibatan perusahaan melalui CSR diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anggaran perbaikan rumah masyarakat. Dengan demikian, jumlah rumah yang dapat diperbaiki berpeluang bertambah ketika anggaran pemerintah belum mencukupi.

Meski demikian, ia menegaskan, kolaborasi CSR untuk menambah anggaran program RTLH pemerintah masih menjadi peluang yang dapat dilakukan.